Lemahnya Penegakan Hukum dan Rendahnya Tanggung Jawab Semua aktor

NEWS UPDATE

Lemahnya Penegakan Hukum dan Rendahnya Tanggung Jawab Semua aktor

Lemahnya Penegakan Hukum dan Rendahnya Tanggung Jawab Semua aktor

Lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang merupakan masalah seperti misalnya munculnya permukiman kumuh di bantaran sungai dan terjadinya kemacetan akibat terbaurnya lalu lintas regional dan lokal sebagai implikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti kegiatan pasar di sepanjang jalan arteri.

Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada 1980 jumlah penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari total penduduk nasional. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen, dan menjadi 90 juta jiwa atau 44 persen pada tahun 2002. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 150 juta atau 60 persen dari total penduduk nasional pada tahun 2015. (Sumber : Dirjen Penataan ruang)

Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan. Kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir, mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970 an menjadi kurang dari 10% pada saat ini. Hal ini telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang membawa implikasi pada menurunnya produktifitas masyarakat, terutama dikarenakan seringnya terjadi banjir,tingginya tingkat polusi udara, serta terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Seharusnya kalau mengacu kepada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota harus memiliki RTH (Ruang Terbuka Hijau) 30% dari luas wilayah. Kus

 sumber:http://mediatataruang.com

AGENDA

0 Komentar

Tulis Komentar