Kementerian PUPR Gandeng Bank Dunia untuk Bangun Rumah Murah
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan kerjasama dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chavez.
Pertemuan tersebut membahas kerjasama dalam bidang pengembangan perumahan dan pengembangan wilayah pariwisata.
Menteri Basuki mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada dua program baru yang dibahas, yakni terkait untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan juga pengembangan wilayah pariwisata.
"Ada dua program baru yang dibahas yakni terkait perumahan untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, baik pekerja formal maupun informal, serta pembangunan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika," tutur Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Pada sektor perumahan, pinjaman Bank akan digunakan bagi program National Affordable Housing Project sebesar USD450 juta yang disalurkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar USD225 juta.
Sementara pinjaman sebesar USD225 juta akan dialokasikan bagi subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target sasaran adalah masyarakat yang belum tersentuh program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah layak.
"Program mulai dilaksanakan pada Juli 2017 hingga 2020. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia dan ditargetkan bagi 1,2 juta kepala keluarga baik pekerja formal maupun informal," jelas Basuki.
Kerjasama yang kedua yakni dalam pembangunan infrastruktur dasar di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu di Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika.
“Programnya akan dimulai di bulan Agustus 2017, berupa penyusunan Rencana Induk Terpadu Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas yang direncanakan memakan waktu 12 bulan. Infrastruktur yang akan dibangun jalan, home stay, sarana air bersih, dan sanitasi," tambah Menteri Basuki.
Besarnya dana untuk pembuatan rencana induk bagi 3 kawasan wisata tersebut yakni USD4 juta merupakan pinjaman dan USD2 juta hibah. Sedangkan untuk implementasinya akan dilaksanakan selama 60 bulan dengan pinjaman Bank Dunia sebesar USD200 juta.
sumber: http://economy.okezone.com