9 Lembaga Non Struktural yang Dibubarkan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo membubarkan 9 lembaga non struktural yang dianggap tumpang tindih kewenangan dengan lembaga atau kementerian lain. Apa saja lembaga yang dibubarkan tersebut?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur menjelaskan, awalnya ada 127 lembaga non struktural yang berdiri di Indonesia. Pada tahun 2014, sebanyak 10 lembaga dibubarkan. Kemudian pada 2015 ada 5 lembaga dibubarkan. Di 2016 ini, sebanyak 9 lembaga kembali dibubarkan.
"9 lembaga non struktural yang tadi sudah mendapat persetujuan rapat," kata Asman saat jumpa pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Asman menjelaskan, 9 lembaga non struktural tersebut yakni;
1. Badan Benih Nasional.
2. Badan Pengendalian Bimbingan Masal.
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
6. Dewan Kelautan Indonesia.
7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
Lalu, apa alasan pembubaran lembaga tersebut?
"Pertama, sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden tadi fungsi dan tugas badan ini ternyata sudah ada diamanahkan oleh lembaga terkait, kementerian terkait. Untuk itu seperti nomor satu dari Badan Benih Nasional kita kembalikan kepada lembaga pemerintah yang di bidang pertanian yaitu Menteri Pertanian. Dan begitu seterusnya untuk itu semua badan-badan yang sudah kita bubarkan itu kita kembalikan fungsinya dan kita integrasikan kembali kepada badan-badan yang mengkoordinasikan di bidang yang kita bubarkan itu," jelas Asman.
"Jadi tidak masalah tadi kita laporkan. Mudah-mudahan dengan pembubaran ini akan ada efisiensi di bidang anggaran yang menjadi sasaran kami," tambahnya.
sumber:http://news.detik.com/
.jpg)
