Tumpang Tindih Informasi Geospasial, Presiden Minta Percepat Kebijakan Satu Peta

NEWS UPDATE

Tumpang Tindih Informasi Geospasial, Presiden Minta Percepat Kebijakan Satu Peta

Tumpang Tindih Informasi Geospasial, Presiden Minta Percepat Kebijakan Satu Peta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) sore. Setahun  yang lalu, menurut Presiden, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2016 dirinya telah minta untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, one map policy.

“Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial, dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan,” papar Presiden.

Kebijakan satu peta, diyakini oleh Presiden Jokowi, akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia.

“Untuk itu pada Rapat Terbatas siang hari ini saya ingin mendengar laporan dari Menko mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta ini di lapangan,” tutur Presiden kepada peserta ratas.

Laporan yang diterima, lanjut Presiden, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia.

“57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum ada. Dan saya juga mengingatkan pada ratas tanggal 7 April 2016, saya minta untuk terlebih dahulu difokuskan di pulau Kalimantan,” pungkas Presiden Jokowi.

Dalam ratas kali ini turut hadir, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mentan Amran Sulaiman, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menkominfo Rudiantara.

sumber:http://mediatataruang.com

AGENDA

0 Komentar

Tulis Komentar